Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah SMK yang Mendapatkan Penguatan Budaya Kerja 2020

23 Nov 2020

Latar belakang

Pengembangan mutu peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi suatu urgensi dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 15 Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekolah Menengah Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja.

Keberhasilan pengembangan mutu peserta didik akan sangat ditentukan oleh tata kelola SMK yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada Sekolah Menengah Kejuruan, pendidikan kesetaraan pada Sekolah Menengah Kejuruan, pendidikan layanan khusus pada Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.

Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi sebagai unsur utama.

Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sekolah yang Mendapatkan Penguatan Budaya Kerja tahun 2020 adalah memberikan pedoman bagi SMK dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban program.